JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan di Indonesia saat ini memiliki birokrasi yang cenderung membengkak, memboroskan anggaran, dan tidak produktif. Itu terjadi akibat proses rekrutmen, tata kelola anggaran, dan manajemen yang lemah.
"Jika dibiarkan, kondisi ini akan menjadi bom waktu pembusukan birokrasi. Karena itu, pemerintah harus mengatasinya dengan mengubah pola rekrutmen yang baik, membangun iklim kerja yang sehat, dan tata kelola keuangan yang benar," kata pengajar Politik dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Andrinof A Chaniago, Kamis (3/5/2012) di Jakarta.
Seperti diberitakan, pemerintah mengakui, birokrasi saat ini semakin gemuk sehingga lamban dalam bekerja. Selain tidak produktif, kondisi ini juga memboroskan anggaran negara.
Menurut Andrinof, kondisi birokrasi yang lamban saat ini bisa diperbaiki dengan melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. "Langkah pertama, sangat perlu untuk memperbaiki sistem rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Penerimaan pegawai harus berdasar tes yang obyektif oleh lembaga independen, terbuka, tak diintervensi, dan tidak digerogoti dari dalam. Dengan begitu, akan diperoleh orang-orang terbaik," katanya.
Hasil rekrutmen itu perlu diseterilkan sampai mereka masuk eselon III agar tidak terpengaruh perilaku buruk. Perlu juga membenahi sistem promosi dengan memberikan jabatan struktural bagi pegawai yang berkualitas."Untuk mengantisipasi penyelewengan penggunaan anggaran, penting untuk membangun sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kinerja pemerintah harus didorong menjadi lebih efisien dan efektif," tutur Andrinof.
Langkah-langkah itu dapat dilakukan jika pemerintah mau sungguh-sungguh mereformasi birokrasi. Jika perlu, maka Presiden mengeluarkan kebijakan baru yang mengikat dari proses rekrutmen, tata kelola keuangan, sistem promosi, dan penciptaan iklim kerja yang baik. "Itu memang butuh waktu lama dan komitmen kuat dari pimpinan tertinggi birokrasi, yaitu Presiden," kata Andrinof.
"Jika dibiarkan, kondisi ini akan menjadi bom waktu pembusukan birokrasi. Karena itu, pemerintah harus mengatasinya dengan mengubah pola rekrutmen yang baik, membangun iklim kerja yang sehat, dan tata kelola keuangan yang benar," kata pengajar Politik dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Andrinof A Chaniago, Kamis (3/5/2012) di Jakarta.
Seperti diberitakan, pemerintah mengakui, birokrasi saat ini semakin gemuk sehingga lamban dalam bekerja. Selain tidak produktif, kondisi ini juga memboroskan anggaran negara.
Menurut Andrinof, kondisi birokrasi yang lamban saat ini bisa diperbaiki dengan melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. "Langkah pertama, sangat perlu untuk memperbaiki sistem rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Penerimaan pegawai harus berdasar tes yang obyektif oleh lembaga independen, terbuka, tak diintervensi, dan tidak digerogoti dari dalam. Dengan begitu, akan diperoleh orang-orang terbaik," katanya.
Hasil rekrutmen itu perlu diseterilkan sampai mereka masuk eselon III agar tidak terpengaruh perilaku buruk. Perlu juga membenahi sistem promosi dengan memberikan jabatan struktural bagi pegawai yang berkualitas."Untuk mengantisipasi penyelewengan penggunaan anggaran, penting untuk membangun sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kinerja pemerintah harus didorong menjadi lebih efisien dan efektif," tutur Andrinof.
Langkah-langkah itu dapat dilakukan jika pemerintah mau sungguh-sungguh mereformasi birokrasi. Jika perlu, maka Presiden mengeluarkan kebijakan baru yang mengikat dari proses rekrutmen, tata kelola keuangan, sistem promosi, dan penciptaan iklim kerja yang baik. "Itu memang butuh waktu lama dan komitmen kuat dari pimpinan tertinggi birokrasi, yaitu Presiden," kata Andrinof.
denker08 04 May, 2012
Post a Comment Blogger Facebook